Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang menyarankan untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel. Pasalnya, Hipmi melihat, program hilirisasi yang telah dilakukan sejak 2019 terbukti mampu meningkatkan investasi dan neraca dagang Indonesia. Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat pesat selama empat tahun terakhir. Pada 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya Rp 61,6 triliun. Namun, ketika pemerintah terus menggalakkan hilirisasi, realisasi investasinya tembus Rp 171,2 triliun pada 2022.
Data Kementerian Investasi menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor industri logam dasar, sebesar 26,9% selama empat tahun terakhir. Begitu pula dengan neraca dagang Indonesia. Pada 2019, Indonesia masih mengalami defisit perdagangan sebesar US$ 3,6 miliar. Dan ketika kebijakan hilirisasi digalakan, neraca dagang Indonesia menjadi surplus US$ 54,5 miliar. “Artinya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian kita. Terlihat jelas peningkatannya sebelum dan sesudah kebijakan ini diterapkan,” ungkap Akbar.
Akbar menganggap, tindakan yang dilakukan IMF terkait kebijakan Indonesia tidak pas. Sebab itu, Akbar mendukung dan meminta kepada pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF. “Sebagai suatu negara, Indonesia berhak memutuskan aturan main untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk nikel. Indonesia tidak bisa didikte. Apalagi soal urusan kebijakan yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” tegas dia. IMF sebelumnya memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen ‘IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia’. Lewat dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut.