Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyinggung soal 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum dimulai pembangunannya. Padahal, PSN telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan itu di depan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, Rabu (14/6). Menurut Muhammad, hal itu perlu diperhatikan karena akan menyebabkan manfaat pembangunan proyek tidak optimal.
Situasi serupa juga terjadi pada program sasaran di daerah. Dalam hal ini, 43 persen program sasaran di daerah berpotensi tidak optimal. Pada saat yang sama, BPKP juga menemukan potensi pemborosan belanja daerah hingga 21 persen dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disusun dalam RPJMN2020-2024. Potensi tersebut ditemukan saat mengawasi dari sisi aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah.
Menurutnya, di tengah banyak program yang belum maksimal, BPKP menemukan tantangan dalam pengawasan. Sebab, tak semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemda menerima upaya pengawalan dan pendampingan yang dilakukan BPKP. Dampaknya, kata Yusuf, pencegahan permasalahan menjadi tidak maksimal. Karenanya, ia berharap Jokowi yang hadir dalam Rakornas tersebut bisa memberikan arahan kepada K/L dan pemda agar bekerja sama dengan BPKP untuk mencegah ada program yang tak optimal sedini mungkin.
