Pengembang properti Tanah Air kembali didorong untuk segera menanamkan modal dan membangun proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meski pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif kemudahan berusaha, ternyata masih ada ganjalan yang menahan laju investasi di IKN. Sekjen Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, beberapa persoalan tanah yang masih menjadi pertimbangan besar bagi pengembang properti, di samping menunggu rampungnya infrastruktur dasar.
“Soal hak atas tanah meskipun katanya sudah bisa sekian puluh tahun segala macem, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya kuat nggak, misalnya di Undang-Undang Pertanahan, itu nggak ada, di UU Agraria nggak ada, kita masih 30-20-30 tahun [hak atas tanah],” kata Hari kepada Bisnis, dikutip Minggu (11/6/2023). Selanjutnya, Hari mempertanyakan terkait kejelasan pembebasan lahan milik masyarakat lokal maupun pemegang konsesi lahan, yaitu pelaku usaha yang mengantongi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Di sisi lain, investor pun masih ragu dengan status tanah yang ditawarkan pemerintah, yakni HGB di atas hak pengelolaan (HPL) Otorita IKN. Menurutnya, masih lebih menarik di tempat lain yang menawarkan HGB murni, seperti di Balikpapan dan Samarinda.
Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono pun mengakui masih ada hambatan dari masuknya investasi tersebut terkait dengan pertanahan. Menurutnya, proses pelepasan tanah dari kawasan hutan masih belum clear and clean. Untuk itu, pemerintah membentuk Satgas Investasi untuk mempercepat persoalan tersebut. Tak hanya Sinar Mas Land, Direktur Marketing Agung Podomoro Land Agung Wirajaya mengatakan, banyak faktor yang membuat perseroan masih mengerem minat investasinya di IKN Nusantara. Dia mengatakan, kepastian kelanjutan proyek menjadi salah satu faktor yang menahan minat tersebut. Menurutnya, keputusan pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara merupakan suatu keputusan politik di era pemerintahan saat ini. Namun, memasuki tahun politik, kepastian kelanjutan proyek tersebut menjadi tanya tanya besar untuk pemerintahan selanjutnya.
