Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan alasan 10 target Presiden Jokowi berpotensi tak tercapai pada tahun depan karena janji politik yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemda. Ia menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nantinya, keduanya diturunkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah pusat yang dibiayai APBN dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang dibiayai APBD.
Suharso mencontohkan solusi yang harus dilaksanakan oleh para pejabat daerah, misalnya dalam urusan menuntaskan stunting. Suharso menekankan pemda yang wilayahnya masih mencatat tingkat stunting tinggi perlu aktif bertanya ke pemda yang sukses mengentaskan stunting. Selanjutnya soal imunisasi dasar lengkap (IDL) yang jika diberikan kepada bayi bisa mencegah terkena stunting. Menurutnya, peluang bayi stunting meningkat dua kali lipat jika tidak mendapatkan IDL.
Suharso juga membantah jika ada pemda berdalih tak punya anggaran untuk mengentaskan stunting. Menurutnya, bahkan ada pemda yang berprinsip ‘asal ada dana’ untuk program pengentasan stunting tersebut. Selain itu, Suharso menyinggung soal sikap pemda yang pasif menindaklanjuti pembangunan nasional yang digalakkan Jokowi seperti pembangunan bendungan hingga perbaikan jalan. Ketika Jokowi sudah membangun irigasi primer di daerah, seharusnya pemda setempat menyiapkan irigasi sekunder hingga tersiernya. Begitu pula dengan kewajiban perbaikan jalan yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab pemda termasuk juga permasalahan kemiskinan ekstrem.
