Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, ada dua pendapat terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama, putusan MK yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilayangkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron itu, tidak berlaku saat ini. “Putusan tersebut bersifat prospektif. Artinya, tidak berlaku untuk pimpinan KPK saat ini, namun berlaku untuk pimpinan KPK mendatang. Argumentasi teoretiknya, putusan MK sama dengan Undang-Undang,” ujar Wamenkumham kepada Kompas.com, Kamis (25/5/2023). Eddy Hiariej menilai bahwa konsekuensi pendapat pertama ini bisa diartikan masa jabatan Pimpinan KPK tetap akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023. Pasalnya, ketentuan dalam Undang-Undang KPK dan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Pimpinan KPK untuk masa jabatan empat tahun sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2023.
Namun demikian, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai, ada pendapat kedua yang juga dimungkinkan terhadap putusan MK tersebut. Pendapat ini, kata Wamenkumham, putusan MK mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK itu berlaku serta merta setelah diucapkan. “Jika demikian, maka masa jabatan pimpinan KPK yang ada sekarang diperpanjang satu tahun sehingga menjadi 5 tahun dan akan berakhir 20 Desember 2024,” ujar Wamenkumham. “Konsekuensi dari pendapat ini, Presiden harus merubah Keppres terkait masa jabatan Pimpinan KPK saat ini,” katanya lagi.
Di sisi lain, Eddy memandang, MK perlu menjelaskan secara lebih terperinci maksud dari putusan terkait adanya perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Antirasuah itu. Terlebih, KPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, penjelasan MK sangat penting untuk kepastian hukum. Apalagi, pimpinan KPK adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penetapan tersangka dan segala upaya paksa dalam penyidikan.
