Kementerian Keuangan mencatat total alokasi anggaran untuk pembangunan dan perawatan jalan mencapai Rp 203,5 triliun pada tahun ini. Lebih dari separuhnya digunakan untuk membangun wilayah Indonesia bagian barat, terutama Sumatera. “Rp 203,5 triliun anggaran yang dibelanjakan untuk jalan raya, baik tol maupun nontol. Jika dilihat di sini, yang mendapat paling besar adalah Sumatera,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Mei 2023, Senin (21/5).
Adapun total anggaran tersebut merupakan akumulasi alokasi dari berbagai mekanisme dalam APBN seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), penyerataan modal negara (PMN), termasuk dari rupiah murni, pinjaman atau hibah luar negeri, serta pembiayaan dari sukuk. Adapun Sri Mulyani merincikan alokasi tersebut antara lain, alokasi untuk penanganan ruas jalan nasional mencapai Rp 87,4 triliun. Perinciannya antara lain: Alokasi lainnya yakni pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS) tahap kedua melalui suntikan modal kepada BUMN penugasan sebesar Rp 28,9 triliun. Beberapa alokasi untuk jalan daerah lainnya, seperti pembangunan jalan daerah melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 12,6 triliun dan pembangunan jalan daerah melalui transfer dari pemerintah pusat yang masuk ke APBD sebesar Rp 74,6 triliun.
Secara spasial, sekitar 62% dari total alokasi tersebut digunakan pembangunan dan perawatan jalan di wilayah barat Indonesia yakni Jawa dan Sumatera. Alokasi untuk jalan di Sumatera mencapai Rp 71,5 triliun untuk berbagai program mulai dari pembangunan jalan baru dan jembatan hingga pembangunan JTTS lebih lanjut. Namun sebagian besar merupakan alokais untuk proyek JTTS tahap kedua. Alokasi untuk wilayah Jawa sebesar Rp 54,1 triliun. Alokasi ini untuk membangun jalan baru, termasuk pembangunan jalan tol di beberapa daerah. Namin, hampir separuh dari anggaran habis hanya untuk pengadaan lahan yang mencapai Rp 20,2 triliun. Sementara itu, wilayah lainnya yang memiliki alokasi anggaran lebih rendah, yakni Kalimantan sebesar Rp 33,4 triliun, Maluku dan Papua sebesar Rp 19,5 triliun, Sulawesi Rp 17,3 triliun dan terendah di Bali dan Nusantara sebesar Rp 7,7 triliun. “Alokasi ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut,” kata Sri Mulyani. Adapun alokasi anggaran mencapai lebih Rp 200 triliun tersebut belum termasuk alokasi pembangunan jalan daerah sebagaimana termuat dalam Inpres jalan dengan target Rp 32 triliun. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut anggaran itu akan disalurkan bertahap dengan Kementerian PUPR sudah mulai menyampaikan kebutuhan anggaran Rp 14 triliun.
