Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melayangkan protes mengenai perhitungan garis kemiskinan Bank Dunia. Seperti diketahui, Bank Dunia mengubah perhitungan ukuran paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) pada 2017. Hal ini membuat Sri Mulyani khawatir 40% masyarakat Indonesia jatuh miskin seketika. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada 2022 sebanyak 275 juta orang. Jika 40% tergolong miskin, maka jumlahnya sebanyak 110 juta orang. Sri Mulyani berargumen perhitungan Bank Dunia tidak bisa seketika digunakan di tanah air karena, salah satunya masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda dan tak cocok hanya diukur dari sisi pendapatannya.
Dipaparkan oleh Tim Riset CNBC Indonesia, Bank Dunia memang telah mengubah ukuran PPP yang baru sebagai acuan untuk menentukan jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem atau miskin saja. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka PPP 2017 dari sebelumnya PPP 2011. Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.745 per hari (kurs Rp 15.230 per US$). Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem ada di angka US$ 1,90. Sementara itu, batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan menjadi US$ 3,65 atau Rp 55.590 per orang per hari dari sebelumnya US$ 3,20 atau Rp 48.740. Adapun, batas kelas berpenghasilan menengah ke atas menjadi US$ 6,85 atau Rp 104.325 per hari dari sebelumnya US$ 5,50 atau Rp 83.675 per hari.
Dengan ukuran PPP US$ 1,90 per hari, Bank Dunia menganggap Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022. Namun, sebagai calon negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia menurut Bank Dunia perlu memperluas fokusnya di luar kemiskinan ekstrem, dengan beralih dari garis kemiskinan US$ 1,9 per kapita per hari. “Fokusnya juga harus mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman, yang rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan,” tulis Bank Dunia dalam laporan bertajuk ‘Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security’.
