Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dalam kunjungan kerjanya di Timika, Papua Tengah pada Minggu (30/4) mengatakan bahwa terdapat beberapa pejabat daerah di Papua yang “terlibat dengan kelompok KKB Egianus Kogoya”. Namun, pihak kepolisian masih belum memberikan bukti ataupun menyebut nama di balik sosok-sosok itu. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, menyatakan bahwa saat ini pihak Polda Papua belum mengetahui secara detail apakah ada pejabat daerah yang terlibat dengan KKB Papua. Namun, jika ditemukan bukti bahwa ada pejabat daerah yang terlibat dengan TPNPB-OPM, maka akan mereka tindaklanjuti.
Peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang meneliti mengenai konflik di Papua, Cahyo Pamungkas, menilai bahwa jika pernyataan Kapolda Papua tidak bisa dibuktikan, hal itu dapat dijadikan alat stigmatisasi bagi pejabat Papua. Menurut Cahyo, hal tersebut merupakan taktik represif yang sebelumnya pernah digunakan oleh pihak keamanan untuk menyelesaikan konflik di Papua, yakni menstigmatisasi pejabat Papua. Oleh karena itu, Cahyo menekankan pejabat daerah memiliki peran penting dalam membuka ruang untuk negosiasi agar konflik dapat diselesaikan dengan damai.
Sebby Sambom membantah kelompoknya menerima dukungan apapun dari pemerintah daerah maupun pejabat. “Nol persen tidak itu. Jadi komando nasional, mungkin kelompok lain terima uang. Tapi kami yang tentara komando nasional tentara federasi nasional Papua Barat kami tidak pernah terima orang dari pejabat Papua,” kata Sebby.
