Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam Rapat Komite Pasar Terbuka (FOMC) pada Kamis (4/5/2023) dini hari waktu Indonesia. Keputusan tersebut menaikkan suku bunga acuan Fed ke kisaran 5-5,25 persen, level tertinggi sejak 2007. Pemungutan suara dilakukan dengan suara bulat. Fed mengisyaratkan kebijakan moneter tersebut mungkin langkah terakhir dalam kampanye pengetatan paling agresif sejak 1980-an karena risiko ekonomi meningkat. “Komite akan memantau dengan cermat informasi yang masuk dan menilai implikasi kebijakan moneter,” demikian pernyataan FOMC.
Sebelumnya, seorang ekonom terkemuka dari Gedung Putih mengatakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed untuk mengendalikan inflasi dapat berdampak negatif pada sektor perbankan. Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih Heather Boushey mengatakan bahwa Partai Republik seharusnya tidak bermain-main dengan ekonomi AS, dengan memberikan syarat pemotongan anggaran sebagai ganti peningkatan pagu utang US$31,4 triliun atau setara dengan Rp461,9 kuadriliun. Boushey mendesak Partai Republik untuk mendukung peningkatan batas utang tanpa syarat. Boushey juga mengatakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed dapat berdampak negatif pada perbankan. Hal ini dapat menambah beban, mengingat AS masih berperang melawan inflasi.
Selanjutnya, Boushey mengatakan bahwa Kongres dapat dengan mudah menghilangkan risiko gagal bayar dengan menaikkan batas utang, sementara masalah suku bunga dan dampaknya pada aset bank adalah pertanyaan yang jauh lebih rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas saja. Sebelumnya, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meloloskan RUU untuk menaikkan pagu utang pekan lalu yang mencakup pemotongan yang besar dalam pengeluaran, mulai dari perawatan kesehatan hingga pengendali lalu lintas udara. Senat, yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden sendiri juga mengatakan tidak akan menyetujuinya. Biden pada hari Senin (1/5) juga mengundang empat petinggi Senat dan DPR, dua dari Partai Demokrat dan dua dari Partai Republik pekan depan, setelah Departemen Keuangan AS memperingatkan bahwa pemerintah bisa kekurangan uang untuk membayar tagihan mulai 1 Juni.
