Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memangkas angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 2,8 persen pada 2023, turun 0,1 poin persentase dibanding proyeksi awal tahun. Ekonomi global tersebut diperkirakan melambat dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 3,4 persen. Selanjutnya, pada 2024, ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,0 persen. IMF memandang bahwa momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, serta tekanan inflasi yang persisten tinggi.
Negara-negara maju seperti AS diperkirakan tumbuh 1,6 persen pada 2023 dan 1,1 persen pada 2024, sedangkan Eropa diproyeksikan tumbuh 0,8 persen pada 2023 dan 1,4 persen pada 2024. Kegagalan sistem perbankan di AS dan Eropa dinilai menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah mendapat tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif. Sementara itu, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,0 persen pada 2023 dan 5,1 persen pada 2024, salah satu yang paling solid di tengah perlambatan ekonomi global.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia hingga Maret 2023 terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Febrio menjelaskan, penguatan ekonomi di dalam negeri salah satunya tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. Di sisi konsumsi, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0 persen secara tahunan. Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan surplus 35 bulan berturut-turut. Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. APBN juga masih diarahkan untuk tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi.
