Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengaku “ngeri” saat mengetahui laporan serangan udara di Myanmar tengah pada Selasa (11/4) yang menewaskan begitu banyak orang, termasuk anak-anak. Turk menilai serangan udara oleh militer Myanmar menjadi bukti terang-terangan mengabaikan aturan terkait hukum internasional. “Seperti yang telah saya catat sebelumnya, ada alasan yang masuk akal untuk percaya militer dan milisi yang berafiliasi dengannya bertanggung jawab atas berbagai macam pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia sejak 1 Februari 2021,” ucap Turk. “Beberapa di antaranya mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.”
Ia pun menyatakan semua hal yang terjadi saat ini bahkan sejak beberapa tahun lalu nantinya dipertanggungjawabkan junta Myanmar dalam peradilan internasional. Di sisi lain, Turk juga meminta semua orang dan pihak untuk mengambil tindakan pencegahan yang layak demi melindungi penduduk sipil yang berada di bawah kendali militer, termasuk yang terdampak serangan.
Para saksi mata menyatakan serangan itu dilakukan saat sekitar 150 warga, termasuk anak-anak, menghadiri acara yang digelar oleh penentang kekuasaan militer. Saksi mengatakan jet tempur menjatuhkan bom langsung ke kerumunan orang yang berkumpul pada pukul 8.00 waktu setempat untuk pembukaan kantor lokal gerakan oposisi negara di luar desa Pazigyi, Sagaing. Sekitar 30 menit setelah itu, sebuah helikopter muncul dan menembak ke lokasi yang sama. Awalnya, jumlah korban tewas yang diumumkan 50 orang. Kemudian, media independen memberitakan jumlah korban jiwa tembus 100 orang. Perempuan serta 20-30 anak menjadi korban tewas. Angka tersebut dinilai sulit untuk dikonfirmasi ulang secara independen karena pelaporan dibatasi pemerintah militer.
