DPR RI menegaskan pengendalian inflasi di daerah, khususnya selama Ramadan dan Idul Fitri, jangan hanya sebatas jargon. Legislator meminta kepada Bank Indonesia (BI) di daerah untuk serius dan mengukur tingkat efektivitas setiap kebijakan untuk pengendalian inflasi tersebut. Karena itu, anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah meminta BI daerah ini untuk secara rutin melaporkan setiap program bank sentral dalam penanganan inflasi di beberapa titik. Hal itu dalam rangka untuk mengukur dan evaluasi capaian BI serta langkah intervensi apa yang seharusnya dicapai jika target inflasi itu tak terpenuhi.
“Misalnya, kita ngadain (program) pasar murah, sudah kurang lebih di 6.947 titik. Saya tidak tahu berapa (orang) ini per titiknya dan berapa subsidinya berapa? Dan itu mungkin disinergikan dengan data inflasi atau stok pangan yang ada,” urai anggota Fraksi PKB itu. Ela menegaskan mengukur tingkat efektivitas program BI ini diperlukan meskipun ranah kerja BI lebih bersifat moneter. Namun, kebijakan BI tersebut selaras dengan upaya Kemenkeu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sembako selama Ramadan dan Idul Fitri.
Termasuk menjaga stok pangan, Ela pun mengapresiasi upaya BI yang berkolaborasi dengan pemda setempat. Komisi XI, tegasnya, pun rutin untuk rapat dengan pemda dan BI untuk mengantisipasi inflasi tersebut. Dalam kesempatan lain, pengamat ekonomi Univesitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, meminta pemerintah serius mengendalikan inflasi pada momentum Ramadan tahun ini. Hal itu disampaikan Riefky seiring dengan kenaikan harga sejumlah komoditas jelang Lebaran. “Biar pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa sesuai target pemerintah maka inflasi harus benar benar terkendali,” tandas dia.
