Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal itu untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi. “RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar segera diselesaikan oleh DPR,” kata Presiden Jokowi usai meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4). Presiden menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset masih berjalan di DPR. Pengesahan UU tersebut, kata Kepala Negara, akan menjadi payung hukum yang jelas dalam perampasan aset koruptor setelah terbukti melakukan tindakan korupsi. “Saya harapkan dengan UU Perampasan Aset itu akan memudahkan proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara.
RUU Perampasan Aset sebelumnya telah disinggung Menko Polhukam, Mahfud MD, yang meminta Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, untuk segera mengesahkan produk legislasi tersebut. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR baru-baru ini, Mahfud menilai UU Perampasan Aset dapat memudahkan untuk penanganan dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Bambang pun merespons dengan menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset bisa disahkan setelah para ketua umum partai menyetujui. Ia menyebut semua anggota DPR patuh pada “bos” masing-masing. Sebab itu, dia menyarankan pemerintah sebaiknya melobi para Ketua Umum partai politik.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan RUU Perampasan aset merupakan upaya strategis untuk memastikan agar kerugian negara bisa segera dipulihkan dalam waktu yang cepat. Hal itu karena ada banyak kasus di mana tersangka meninggal dan tidak memiliki ahli waris, bahkan mengganti kewarganegaraan atau lari keluar negeri. “Dengan kehadiran regulasi perampasan aset jadi cepat langkah aparat penegakan hukum untuk menyita aset,” tegas Bhima. Selain itu, perampasan aset diharapkan memberi efek jera kepada para koruptor karena bentuk pemiskinan yang efektif. Kendati demikian, efektif tidaknya satu produk perundang-undangan sangat bergantung pada implementasinya, terutama para petugas perampas aset harus punya integritas yang baik.
