Taliban melarang staf perempuan Afghanistan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerja di seluruh negeri. Para staf wanita Afghanistan di PBB dilarang bekerja di provinsi Nangarhar bagian timur. Dalam hal ini, PBB memperingatkan otoritas Taliban bahwa program bantuannya tidak mungkin dilakukan tanpa stafnya. Sebelumnya pada Desember, pejabat Taliban memerintahkan semua LSM asing dan dalam negeri untuk menghentikan tenaga kerja wanita di seluruh negeri yang dilanda krisis. Beberapa LSM menangguhkan seluruh operasinya sebagai protes, menambah kesengsaraan pada 38 juta warga Afghanistan, setengah dari mereka menghadapi kelaparan. Setelah berhari-hari memperdebatkan masalah ini, disepakati bahwa wanita yang bekerja di sektor bantuan kesehatan akan dikecualikan dari dekret tersebut.
Namun pada Selasa (4/4), misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) mengatakan staf wanita nasional PBB telah dicegah untuk melaporkan diri bekerja di provinsi timur Nangarhar. Dalam pernyataan singkat di Twitter, UNAMA mengekspresikan kekhawatiran serius. Bulan lalu, Kepala UNAMA Roza Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa ia khawatir pemerintah Taliban dapat memperluas larangan yang diberlakukan pada wanita yang bekerja untuk LSM ke staf wanita PBB.
Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021 setelah penarikan pasukan AS dan NATO, pemerintah Taliban telah memberlakukan interpretasi Islam yang ketat. Pihak berwenang telah melarang remaja perempuan dari sekolah menengah, wanita dipecat dari banyak pekerjaan pemerintah, dicegah melakukan perjalanan tanpa kerabat laki-laki, dan diperintahkan untuk menutupi diri di luar rumah, idealnya dengan burqa. Wanita juga dilarang belajar di universitas dan tidak diizinkan memasuki taman atau kebun. PBB menilai kebijakan Taliban dapat dianggap sebagai kejahatan kekerasan gender.
