Presiden Jokowi bertemu dengan lima ketua umum parpol dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN (2/4/2023). Kelima parpol itu juga bagian dari koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Adapun PDI-P dan Nasdem yang juga bagian dari koalisi, tidak terlihat hadir. Seusai pertemuan tertutup, Zulkifli Hasan menjelaskan, pertemuan bukan sekadar basa-basi politik melainkan momentum meningkatkan soliditas antarparpol pendukung pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan. Selain mempererat soliditas, keberlanjutan pembangunan pasca-kepemimpinan Presiden Jokowi turut dibahas. Diskusi ini masih akan berlanjut, khususnya tentang pembentukan koalisi besar.
Prabowo Subianto tidak memungkiri bahwa terbuka kemungkinan untuk menggabungkan KIB dengan Koalisi Gerindra—PKB. Namun, belum ada pembahasan mengenai sosok capres yang akan diusung. Airlangga Hartarto menambahkan, bagi KIB, keberlanjutan pembangunan dan pembentukan koalisi besar penting mengingat Indonesia adalah negara besar. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, pihaknya tak pernah menerima undangan dari PAN. Sebagai parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sejak 2019, Nasdem tidak menganggap agenda tersebut sebagai pertemuan resmi koalisi pemerintahan, karena tidak dilaksanakan di Istana Kepresidenan dan lebih mengarah pada Pilpres 2024. Presiden Jokowi membenarkan, pertemuan dirinya dengan lima ketua umum parpol membahas tentang komitmen kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Jokowi menekankan, Pilpres merupakan urusan parpol atau gabungan parpol, sehingga hendaknya Presiden tidak dibawa-bawa dalam pembicaraan tersebut.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, melihat potensi koalisi besar terjadi karena belum adanya kepastian sosok capres yang akan diusung oleh parpol maupun koalisi parpol. Arya menambahkan, hal lain yang turut mempengaruhi intensi pembentukan koalisi ini adalah ketatnya persaingan jika Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan capres dan cawapres. Arya juga memprediksi upaya pembentukan koalisi besar rentan menghadapi kebuntuan ketika ada manuver baru dari PDI-P.
