Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berbicara soal ancaman misinformasi dan disinformasi bagi Pemilu 2024 di Indonesia dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia. Mahfud mengatakan potensi ancaman misinformasi dan disinformasi terhadap kohesi sosial dan demokrasi di Indonesia terbilang tinggi. Ia juga mengatakan misinformasi dan disinformasi merupakan ancaman berbahaya yang jika dibiarkan terus berlangsung dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mahfud mengatakan pemerintah juga berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan.
Ia mengatakan ada tiga langkah untuk itu yakni melalui penegakan hukum, melibatkan penyelenggara platform digital, dan peningkatan edukasi dan literasi digital masyarakat untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi. Mahfud serta Mendagri dan Menteri Keamanan Siber Australia Clare O’Neil antara lain mendiskusikan penanganan keamanan siber, misinformasi dan disinformasi. Dalam diskusi tersebut kedua negara mengakui menghadapi tantangan yang sama dalam isu tersebut dan membuka upaya kerja sama untuk menghadapinya. Menurut Menteri Clare O’Neil, misinformasi dan disinformasi menjadi perhatian terutama karena adanya ancaman pengaruh asing dalam pemilihan umum di Australia.
Dalam konteks Keketuaan ASEAN 2023, kata Mahfud, Pemerintah Indonesia telah mengajukan proposal penyusunan pedoman melawan berita palsu dan disinformasi di media bagi aparatur pemerintah kepada Sekretariat ASEAN. Diharapkan pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi negara anggota ASEAN dalam mengembangkan panduan atau strategi penanganan hoaks di negara masing-masing. Selain untuk melakukan diskusi bilateral dengan melakukan kunjungan kerja ke Australia, Mahfud bersama Mendagri dan Menteri Keamanan Siber akan memimpin (co-chairs) pertemuan Sub-Regional dengan peserta delapan negara membahas penanggulangan terorisme dan keamanan lintas negara.