Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh mendesak perombakan sistem penggajian berskala nasional usai ramai kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun. Menurutnya, timpangnya besaran gaji dan gaya hidup mewah para pejabat Kemenkeu berawal dari penentuan tunjangan yang salah kaprah. “Harus ada komite penggajian nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Di situ mengatur sistem penggajian nasional, termasuk mengatur faktor risiko,” kata Zudan dalam sebuah webinar bertajuk ASN Sultan & Pendapatan Timpang, tayang di kanal YouTube Korpri Nasional, Jumat (9/3).
Zudan mengkritisi soal risiko pekerjaan yang menjadi dalih mengapa pendapatan pegawai Kemenkeu di pusat menjadi begitu tinggi. “Ada yang menyampaikan pada saya begini, ‘Pak tunjangan kinerja itu disusun berdasarkan profil risiko. Semakin berisiko kinerjanya, semakin besar tunjangan kinerjanya’,” kata Zudan membuka penjelasannya. Menurut Zudan, alasan tersebut sama dengan nir-empati dan tidak memiliki kepekaan sosial. Ia kemudian membandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan yang berjuang semasa pandemi Covid-19.
Selain itus, Zudan juga merujuk kepada tidak adilnya sistem yang berlaku untuk ASN di luar DKI Jakarta. Menurutnya, sistem penggajian yang timpang membuat jurang pemisah itu semakin kentara. Hal ini berimbas kepada munculnya pola promosi, mutasi, dan rotasi yang tidak berkeadilan. “Pegawai Kementerian Keuangan Eselon III di Direktorat Jenderal Pajak, misal dikirim menjadi camat di Kabupaten Lembata. Enggak mau. Nangis dia,” ujarnya memberikan contoh. “Tapi coba camat di Kabupaten Nagan Raya, sama-sama Eselon III lalu dikirim menjadi Subdit di Direktorat Jenderal Pajak, dia akan senang,” sambung Zudan. Menurutnya, saat ini pola mutasi seperti ini akan sulit, karena masing-masing kementerian lembaga memiliki pendapatan dengan ketimpangan tinggi. Untuk itu ia mendesak agar presiden segera membentuk komite nasional yang merombak seluruh sistem penggajian tersebut.