Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menghentikan ekspor bahan tambang, meskipun kebijakan ini membuat Indonesia digugat oleh World Trade Organization (WTO). “Kita tidak akan berhenti meskipun digugat, karena kita akan terus [berjuang] dan saya minta seluruh anggota HIPMI yang memiliki tambang baik nikel, bauksit, tembaga, timah, emas agar mulai siap-siap, karena semuanya saya pastikan akan kita setop, kita setop, kita setop,” katanya dalam acara Pelantikan Pengurus BPP HIPMI di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Kepala Negara meyakini hilirisasi sektor pertambangan menjadi langkah awal menciptakan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, ada banyak nilai lebih yang akan dirasakan masyarakat dari hilirisasi, salah satunya penciptaan lapangan pekerjaan. Jokowi mencontohkan potensi lahirnya ekonomi kecil dan menengah di sektor otomotif hasil hilirisasi nikel. Ekosistem baterai EV [kendaraan listrik], masuk ke ekosistem lebih besar. Bila EV berjalan larinya bisa ke bawah, bisa ke mana-mana, karena industri supporting untuk membantu industri akan jutaan, melahirkan ekonomi–ekonomi menengah dan kecil yang sangat bermanfaat bagi Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi di sektor pertambangan tampak dalam berbagai upaya, salah satunya penyelesaian peta jalan atau road map hingga 2040. Peta jalan ini memprioritaskan 21 komoditas dari delapan sektor, tidak hanya pada nikel dan bauksit.
