Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan, Selas (10/01/2023), di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Menurut Jokowi, Indonesia harus berani, tidak boleh mundur, dan tidak boleh takut. Pasalnya, kekayaan alam itu ada di Indonesia. “Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” ujar Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.
“(Larangan ekspor bijih) nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, ‘Jangan mundur.’ Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita, saya meyakini itu,” ujarnya. Jokowi menjelaskan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu dirinya juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain. Mengutip Kompas.com, sebelumnya diberitakan, Jokowi sudah menyiapkan dua langkah balasan untuk menghadapi kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah di WTO.
Pertama, Indonesia akan mengajukan banding. “Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel ini digugat Uni Eropa. Enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Kedua, ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut. Kenaikan pajak ekspor nikel dimungkinkan sebagai cara lain di luar upaya banding yang akan diajukan Pemerintah Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor nikel.
