Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menolak pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengangkat wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu mendatang. Pasalnya, sistem proporsional tertutup tidak berkesesuaian dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menurut Syarief Hasan, sistem proporsional terbuka sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi, karena ada keterbukaan dalam menentukan anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat. Rakyat bisa menentukan langsung sosok yang akan membawa aspirasinya di DPRD Kab/Kota/Provinsi hingga DPR. Rakyat diberikan keleluasaan untuk memilih calon pada nomor urut berapapun dan partai apapun, dengan memperhatikan kapasitas dan ketokohan calonnya
Syarief Hasan menilai bahwa sistem proporsional tertutup akan membawa dampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Partai politik akan sangat berkuasa dan tidak terbuka dalam penentuan calon yang terpilih nantinya. Sistem proporsional tertutup juga akan memunculkan praktik oligarki. Sebab, penentu siapa yang akan terpilih menjadi legislator diserahkan kepada partai politik. Syarief Hasan juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrasi menolak wacana sistem proporsional tertutup.
Syarief Hasan mendesak Ketua KPU RI untuk meminta maaf dan tidak berpolitik praktis. KPU adalah lembaga yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Pemilu, maka KPU harus fokus pada proses penyelenggaraan Pemilu. Jangan jadikan KPU sebagai alat politik praktis dengan menghadirkan narasi yang mengganggu demokrasi dan cenderung ingin menumbuhkan oligarki di parlemen.
