Menteri Pendidikan Tinggi di bawah pemerintahan Taliban, Nida Mohammad Nadim, pada Kamis (22/12/2022) membela keputusannya untuk melarang perempuan mengakses perguruan tinggi. Keputusan kontroversial ini telah memicu reaksi global. Nadim mengatakan, larangan yang dikeluarkan awal pekan ini diperlukan untuk mencegah percampuran gender di universitas. Dia meyakini beberapa mata pelajaran yang diajarkan di kampus melanggar prinsip-prinsip Islam. Dia mengatakan larangan itu berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Nadim menolak kecaman internasional yang meluas, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Turki dan Qatar. Nadim mengatakan, orang asing harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Nadim menentang pendidikan perempuan. Dia berpendapat perempuan yang mengenyam pendidikan bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Afghanistan. Nadim menambahkan, pemerintahan Taliban sedang berupaya untuk memperbaiki masalah tersebut. Menurutnya, universitas akan dibuka kembali untuk perempuan setelah beberapa masalah diselesaikan.
Sebelumnya menteri luar negeri dari kelompok negara G7 mendesak Taliban untuk mencabut larangan tersebut. Mereka memperingatkan bahwa penganiayaan gender dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, menggemakan penentangan internasional terhadap keputusan Taliban untuk melarang perempuan mengakses pendidikan di jenjang universitas. Dia mengatakan, Taliban tidak akan mendapatkan hubungan yang lebih baik dengan dunia yang sangat dibutuhkan jika mereka melanjutkan larangan tersebut.
