Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan menghapus daya listrik pelanggan rumah tangga miskin 450 volt ampere (VA) dan mengalihkannya ke daya 900 VA. “Hari ini kami mengeluarkan rilis bahwa tidak ada penghapusan 450 VA, itu tidak ada,” kata Dadan Kusdiana Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rabu (14/9/2022). Dadan menjelaskan, pernyataan yang disampaikan oleh Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR RI hanya bersifat usulan yang sepihak dari parlemen. Menurutnya, usulan itu bagus dari sisi inisiatif dan perlu dibahas lebih lanjut dengan Komisi VII DPR dan juga dukungan Presiden Jokowi di kabinet.
Kementerian ESDM mencatat, subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari sekitar 24,3 juta pelanggan 450 VA terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS. Sedangkan dari 14,8 juta pelanggan 450 VA Non DTKS. Saat ini, pemerintah telah melakukan survei untuk 12,2 juta dengan menghasilkan sekitar 50,1 persen yang berhak menerima subsidi dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka itu berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya.
Sebelumnya, dalam rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU APBN 2023 pada 12 September 2022 lalu, Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR RI mengusulkan penghapusan daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rakyat miskin dan dialihkan ke daya 900 VA untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik yang kini sedang dialami oleh PLN. Selain mengusulkan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke 900 VA, Said juga mengusulkan agar pelanggan rumah tangga PLN dengan daya listrik 900 VA dinaikkan menjadi 1.300 VA.
