Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan pemerintah. Ada sejumlah alasan yang membuat BEM UI menolak dialihkannya subsidi BBM.
Pertama, BEM UI menilai alasan pemerintah yang menyebut bahwa keuangan negara sudah terbebani subsidi BBM hanya mengada-ada. Sebab, pemerintah terus menggenjot berbagai proyek strategis nasional yang menggerus APBN. “Hingga kini, lebih dari 200 proyek strategis nasional yang dikejar rampung oleh pemerintah sebelum tahun 2024 dan menghabiskan dana hingga mencapai Rp 6.445 triliun,” kata Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo. “Sayangnya, realisasi megaproyek IKN jelas semakin membebani APBN karena pembangunan IKN tentu tidak memakan biaya yang sedikit hingga ditaksir sebesar Rp 466 triliun,” sambung Bayu.
Langkah pemerintah yang lebih mengedepankan berbagai proyek pembangunan minim urgensi, jelas bertolak belakang dengan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak krisis energi global.
Kedua, BEM UI menolak kenaikan BBM karena akan berdampak pada inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang telah naik sebesar 11,47% sebelum terjadinya kenaikan harga BBM. Selanjutnya, BEM UI juga tidak yakin penyaluran bantuan sosial sebagai pengganti subsidi BBM bisa efektif menjadi solusi meredam efek domino dari kenaikan harga BBM. Sebab, belum ada kepastian konkret mengenai penerima BLT ini akan tepat sasaran. Hal ini mengingat pendataan masyarakat tergolong miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya baik. Terakhir, BEM UI menilai permasalahan utama terkait BBM di Indonesia lebih bersifat struktural, seperti kurangnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi sehingga tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan. BEM UI menilai, harusnya pemerintah bisa membenahi penyaluran subsidi BBM ini agar tepat sasaran.
