Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Kini, BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp 10.000/liter, kemudian jenis solar naik menjadi Rp 6.800/liter, dan Pertamax menjadi Rp 14.500/liter. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, langkah ini diambil pemerintah untuk bisa mengurangi beban APBN atas subsidi. Menurut dia, 70 persen subsidi selama ini masih dinikmati oleh orang mampu. Untuk itu, pemerintah harus menyehatkan APBN dengan mengalihkan subsidi tersebut langsung ke orang yang berhak.
Apa pun alasan pemerintah, kenyataannya adalah saat ini rakyat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli BBM. Tak hanya itu, mulai saat ini rakyat juga harus bersiap diri untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk semua barang lainnya. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal menjelaskan, setiap kenaikan harga BBM 10 persen akan berkontribusi terhadap inflasi sebesar 1,2 persen. Dampak yang paling terasa dari adanya kenaikan harga BBM ini adalah akan adanya kenaikan harga di seluruh sektor. Alasannya sederhana, kenaikan harga BBM pasti akan mendorong kenaikan harga di sektor transportasi, yang selanjutnya turut menaikkan harga pangan dan barang jadi.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pun menyatakan, kenaikan harga BBM ini bakal menggerus daya beli masyarakat. Apalagi, di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja karena daya beli masyarakat menurun akibat tingginya inflasi yang sudah terjadi sebelumnya serta kenaikan harga berbagai kebutuhan dan jasa. Dengan adanya kenaikan harga BBM, dipastikan kalau daya beli masyarakat bakal semakin melemah. Tak sampai di situ, jika daya beli masyarakat yang sudah lemah ini semakin turun, bisa dipastikan industri barang dan jasa akan mengurangi tingkat produksi. Tak hanya itu, bisa juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena biaya produksi perusahaan akan bertambah untuk ongkos energi. Pemerintah harus fokus dan serius dalam memperhitungkan segala dampak yang bakal terjadi setelah menaikkan harga BBM. Termasuk melakukan persiapan terhadap efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat. Bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pun tidak cukup untuk mengompensasi efek kenaikan harga BBM. Masih banyak masalah yang terkait dengan bansos. Mulai dari maraknya tingkat korupsi terkait dengan bansos hingga masalah data yang bermasalah.
