Belakangan kabar kabur harga BBM naik, yakni BBM bersubsidi kian menguat. Hal ini ditengarai karena anggaran subsidi BBM yang terus melonjak hingga menyentuh Rp 502 triliun setahun. Mengutip laporan Majalah Tempo, BBM subsidi disinyalir akan dinaikkan di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Beberapa langkah telah disiapkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Presiden Joko Widodo resmi mengalihkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun untuk bantuan sosial atau bansos. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan pertama kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 12,4 triliun rupiah. Uang tunai tersebut akan dibayarkan Kementerian Soisal sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali, sehingga totalnya menjadi Rp 600 ribu. Jokowi juga memutuskan akan membantu 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Kalangan pekerja ini juga diberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Petunjuk teknis akan diterbitkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Ketiga, Jokowi juga meminta Pemerintah Daerah untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan menerbitkan di mana 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Total anggarannya terhitung mencapai Rp 2,17 triliun.
Pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan menyebut subsidi BBM saat ini kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Subsidi BBM dinilai menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Penyesuaian harga BBM subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir BBM melainkan sudah menjadi net importir. Nilai impor Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 600 ribu barel per hari, belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dolar. Mamit mengusulkan mekanisme subsidi, terkait harga BBM naik, yang tidak tepat sasaran harus segera diubah agar yang menikmati subsidi adalah mereka yang memang membutuhkan. Mamit juga menilai harus segera dilakukan reformasi subsidi BBM, tidak lagi subsidi BBM, tapi subsidi orang sehingga tepat sasaran dan tidak membebani APBN.
