Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan ada temuan sejumlah data identitas ganda dari partai politik yang mengunggah keanggotaannya di Sipol (24/8). KPU menyatakan bahwa temuan itu telah diserahkan ke KPU kabupaten/kota untuk segera ditindaklanjuti. Ada delapan variasi temuan data ganda yang ditemukan KPU, yakni ganda identik satu partai di satu wilayah, ganda identik satu partai berbeda wilayah, ganda identik yang terindikasi beda partai di satu wilayah, dan ganda identik yang terindikasi beda partai di beda wilayah. Selain itu ada potensi ganda di satu partai di satu wilayah, potensi ganda di satu partai di beda wilayah, potensi ganda yang terindikasi beda partai di satu wilayah, serta potensi ganda yang terindikasi beda partai di beda wilayah.
Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan pencermatan melalui akun Sipol KPU. Data keanggotaan parpol yang diduga ganda tersebut dapat dicermati Bawaslu kabupaten/kota melalui akun Sipol yang telah diberikan KPU kepada Bawaslu. Jika ditemukan potensi dugaan kegandaan data anggota parpol, Bawaslu mencatatnya dalam Form A dan dianalisis lebih lanjut. Dugaan kegandaan anggota parpol selanjutnya diberikan saran perbaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Selain dugaan keanggotaan ganda, Bawaslu juga menemukan dugaan kesalahan parpol dalam mengunggah data terkait dengan alamat anggota yang tidak sesuai dengan alamat sebenarnya pada daerah tersebut dan dugaan kesalahan pengunggahan data kelahiran anggota parpol yang tidak sesuai.
Mantan anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menilai, pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak bisa maksimal. Sebab, akses Sipol yang diberikan KPU sangat terbatas, hanya untuk melihat data-data di Sipol. Bawaslu pun tidak bisa memastikan seluruh dokumen yang diunggah parpol valid. KPU menjadi satu-satunya penguasa data tanpa bisa diawasi sepenuhnya oleh Bawaslu. Seharusnya Bawaslu diberi akses hingga mendeteksi kegandaan data anggota dan pengurus parpol agar pengawasan dalam masa verifikasi administrasi dan faktual bisa optimal.
