Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Mardiono, mengatakan akan mencari solusi terbaik terkait desakan mundur Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan membenarkan munculnya surat rekomendasi agar Suharso mundur dari jabatannya yang dikirim ke DPP pada Senin (22/8). Mardiono menjelaskan, surat permintaan tersebut hingga saat ini belum mendapat respons dari Suharso maupun DPP PPP.
Dalam surat rekomendasi itu, terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat Majelis Syariah PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP meminta Suharso mundur dari kursi ketua umum partai berlambang Ka’bah. Pertama, adanya rekaman video viral Suharso yang dinilai pihaknya menghina kiai dan pesantren. Kedua, demonstrasi yang sering terjadi di depan Kantor DPP PPP, sebagai akibat hasil forum permusyawaratan partai, baik di tingkat musyawarah wilayah, musyawarah cabang PPP, dan gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK. Demonstrasi juga terjadi di depan Kementerian PPN/Bappenas dan KPK. Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam.
Ketiga, terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso. Pemberitaan tersebut tentu menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam. Terakhir adalah elektabilitas PPP yang tak kunjung naik di tengah kepemimpinan Suharso. Permasalahan yang dihadapi Suharso tersebut membuat kerja-kerja partai tak produktif dalam menghadapi Pemilu 2024.
