Opsi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar terus menguat. Pemerintah menyatakan, pilihan menaikkan harga kedua jenis BBM tersebut sebagai salah satu jalan keluar untuk menjawab persoalan kian membengkaknya subsidi yang sangat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku, opsi menaikkan harga Pertalite memang masuk dalam kajian pemerintah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia dan beban APBN. Namun, ia enggan menyebut angka kisaran kenaikannya. Saat ini, kata dia, pemerintah sedang mengevaluasi semua opsi dan akan segera memutuskannya.
Arifin mengatakan, saat ini secara paralel juga sedang difinalisasi penyelesaian revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur kriteria penerima subsidi. Aturan ini juga sebagai opsi pembatasan dan memastikan konsumsi BBM bersubsidi hanya bisa digunakan untuk kriteria tertentu. Di sisi lain, pemerintah hingga saat ini belum mendapatkan restu dari Badan Anggaran DPR RI terkait penambahan kuota BBM bersubsidi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, hingga kini soal penambahan kuota BBM subsidi juga masih menjadi pembahasan tak hanya dengan DPR, tetapi juga antarmenteri.
Tutuka menilai, penambahan kuota BBM subsidi perlu dilakukan. Sebab, saat ini konsumsi BBM bersubsidi, baik itu Pertalite maupun Solar meningkat tajam. Jika tidak ditambah, kuota Pertalite sebesar 23 juta kiloliter pada tahun diprediksi akan habis tak sampai akhir tahun. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai, jika kenaikan Pertalite lebih dari Rp 2.000 per liter dari harga saat ini, maka akan sangat berpengaruh pada inflasi. Dalam waktu yang bersamaan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan menggerus daya beli masyarakat. “Dampaknya ke inflasi akan sangat signifikan. Jika pemerintah menargetkan inflasi di angka 4-5 persen, dengan kenaikan Pertalite inflasi bisa menembus 6-7 persen,” ujar Faisal. Menurut Faisal, kondisi APBN saat ini masih sangat cukup untuk menambal subsidi, meskipun ada proyeksi kenaikan besaran subsidi. Dia mencatat, APBN semester satu tahun ini surplus Rp 73 triliun. lebih baik dibandingkan kondisi tahun lalu yang defisit Rp 270 triliun.
