Uni Eropa menyampaikan keprihatinan atas kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Hal itu disampaikan setelah Taliban melakukan tindakan represif terhadap sejumlah perempuan Afganistan yang berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut kebebasan dan pekerjaan. “Uni Eropa sangat prihatin dengan nasib perempuan dan anak perempuan Afganistan yang telah melihat kebebasan, hak, dan akses mereka ke layanan dasar seperti pendidikan ditolak secara sistematis,” kata kantor kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.
Uni Eropa menegaskan, Afghanistan harus mematuhi perjanjian internasional di mana ia menjadi negara pihak. Afghanistan didesak melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, serta menjamin perwakilan dan partisipasi setara bagi semua warganya. Perhimpunan Benua Biru pun menekankan bahwa Afghanistan tidak boleh menimbulkan ancaman bagi negara mana pun sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.
Pemerintahan Taliban telah mengumumkan akan menyusun kurikulum pendidikan khusus untuk kaum perempuan di Afghanistan. Terkait hal itu, Taliban telah membentuk sebuah badan bernama direktorat kurikulum akademik. Juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban Ahmad Taqi mengungkapkan, direktorat tersebut bertugas meninjau dan mengembangkan kurikulum akademik di seluruh universitas di Afghanistan berdasarkan hukum Islam. Taliban sempat berjanji akan menjamin dan memenuhi hak anak perempuan dan perempuan Afghanistan, tapi hingga kini mereka belum menunjukkannya.