Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya peningkatan pendanaan energi dan iklim untuk mengatasi dampak sosial ekonomi guna memungkinkan percepatan transisi energi serta penurunan emisi gas rumah kaca.
Pakar energi terbarukan dari Universitas Brawijaya Malang, Suprapto, mengatakan pemerintah harus meningkatkan pendanaan transisi energi terbarukan bila ingin mencapai target emisi karbon yang telah ditetapkan. “Rasanya target bauran energi 2025 makin sulit dicapai. Kalau benar ingin serius, harus dibuktikan dengan adanya percepatan transisi, dan itu menuntut pendanaan yang memadai. Tanpa insentif yang cukup, masyarakat terutama di Pulau Jawa akan berpikir ulang untuk mengeluarkan uang memasang PLTS Atap, karena Break Even Point (BEP) sekitar 5-6 tahun. Sementara pasokan listrik di Jawa sendiri relatif aman dari pemadaman,” jelas Suprapto. Sebab itu, dia mengimbau agar harga ditekan dengan memberi cukup insentif. Pemerintah bisa menggandeng investor dari luar yang bergerak di IPP (Independent power producer) untuk ini. Tentu, mereka baru akan tertarik jika insentif yang disediakan benar-benar sepadan.
