Menkominfo Johnny G Plate, dalam Webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (11/7), menyatakan pemerintah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia. Pengembangan super apps merupakan upaya percepatan digitalisasi layanan publik dan penerapan digital melayani. Saat ini, ada banyak layanan yang diakses masyarakat secara parsial terkait pelayanan publik.
Aplikasi pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak, yakni sebanyak 24.400 aplikasi, tidak efisien, dan cenderung bekerja masing-masing. Bahkan, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya. Super apps dapat memudahkan komunikasi lintas instansi agar terintegrasi dalam satu sistem yang sama, mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Dari 24.400 aplikasi yang tersebar itu, Kemenkominfo akan melakukan shutdown, kemudian secara bertahap akan dipindahkan ke dalam super apps. Diperkirakan cukup delapan aplikasi yang terintegrasi. Implementasi ini sedang disiapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo. Johnny meyakini dengan efisiensi penggunaan super apps akan lebih tinggi dari aspek intervensi fiskal yang dikeluarkan menteri keuangan saat ini.
Terkait pusat data, pemerintah saat ini masih menggunakan 2.700 pusat data. Sementara hanya sekitar 3 persen yang berbasis cloud, selebihnya terpisah dan menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan satu data di Indonesia. Guna mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan pusat data, pemerintah akan membangun empat pusat data berbasis cloud. Lokasi pembangunan pusat data mempertimbangkan tiga hal, yaitu ada potensi tersedianya kapasitas power supply atau listrik yang memadai dengan jumlah besar, redundancy service, dan ketersediaan jaringan kabel serat optik yang memadai. Pusat data yang pertama akan dibangun di dekat ibu kota negara yang diharapka bisa langsung digunakan di tahun 2024. Pusat data kedua akan dibangun di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, dengan kapasitas yang hampir sama dan redundan sehingga ada saling backup dalam penggunaan pusat data ke depan. Pusat data yang keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang minim aktivitas vulkanik bawah laut.
