Di tengah ancaman kelaparan dunia akibat krisis pangan, beberapa kalangan mengusulkan perlunya mendesain solidaritas pangan global. Solidaritas itu penting karena setelah terjadi kelangkaan pasokan akibat produksi dan jalur distribusi terganggu, beberapa negara produsen mengambil kebijakan proteksi pangan nasional dengan menghentikan ekspor. Sekitar 70 persen pasokan pangan dunia dikuasai oleh sepuluh negara pengekspor. Maka, ancaman krisis pangan ini menjadi pelajaran bagi negara yang menggantungkan ketahanan pangannya dari impor. Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat-Tinggi (KTT) G7 menyerukan agar negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan yang mengancam 323 juta orang, terutama di negara berkembang.
Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (INAGRI), Ahmad Yakub, mengatakan selama ini pendekatan supply chain pangan dunia adalah dengan mekanisme pasar dan persaingan bisnis multinasional. Hal itu mengakibatkan kedaulatan pangan tiap negara terganggu, mulai dari input produksi, proses, teknologi, dan pascaproduksi yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar dunia. Kebijakan pembangunan pangan dunia haruslah dipimpin oleh lembaga pemerintah dengan mengutamakan kepentingan hak atas pangan, baik produsen pangan, yaitu petani kecil, nelayan, masyarakat adat dan peternak kecil serta tentunya konsumen berpendapatan rendah. Dalam hal ini, G20 dapat memimpin untuk menyelenggarakan pembangunan pertanian yang agroekologis, berkelanjutan dengan teknologi yang ramah lingkungan, ramah modal, dan produktivitas tinggi.
Pakar pertanian dari UPN Veteran Jatim, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan usulan agar negara-negara anggota G20 perlu bersepakat untuk tidak menerapkan kebijakan proteksi komoditas pangan memang baik, namun sulit diterapkan karena tentu negara-negara pengekspor akan mengutamakan kebutuhan internalnya. Guna mengantisipasi ancaman krisis pangan, pemerintah harus mendorong substitusi pangan impor dengan meningkatkan investasi di hulu mulai dari perbaikan infrastruktur bendungan, menjamin ketersediaan pupuk subsidi yang akhirnya akan menurunkan kebutuhan impor.
