Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/6), mengatakan di tengah ancaman krisis pangan dan energi global, pemerintah tetap berupaya agar harga barang, terutama komoditas pangan dan energi, bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Agar harga pangan terjangkau, Presiden memerintahkan jajarannya menggenjot produksi barang dalam negeri agar mampu meminimalisasi impor sehingga dapat turut menjaga ketersediaan barang dan harga di pasar stabil. Adapun untuk energi, Presiden menyatakan akan terus memberikan subsidi pada harga bahan bakar minyak, gas, dan listrik meskipun beban fiskal pemerintah cukup berat.
Guna memberi kelonggaran pada ruang fiskal, Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga serta BUMN untuk lebih efisien. Kepala Negara kepada jajaran menteri menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pemerintah untuk mengubah ancaman krisis pangan menjadi peluang. Pertama, peningkatan produksi besar-besaran, baik itu dari petani, korporasi, dan BUMN, semua harus ditingkatkan. Jangan mengikuti rutinitas harian. Peningkatan produksi besar-besaran tersebut dibarengi dengan pemilihan jenis karakteristik yang sesuai dengan daerah masing-masing. Fokus kedua adalah segera memastikan “offtaker” yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut. Jadi, petani produksi terus dan yang membeli juga ada. “Jangan sampai petani produksi banyak, Perum Bulog dan PT RNI nggak ambil,” kata Jokowi. Ketiga, kalau sudah ngambil, jangan sampai seperti Perum Bulog, menyerap dari petani banyak, tetapi stok tidak bisa dijual sehingga kualitasnya menurun dan ada yang busuk bahkan rusak.
Jokowi meminta agar perencanaan dari peningkatan produksi komoditas pangan dilakukan secara rinci dari awal hingga akhir. Kondisi krisis, kata Presiden, bisa dimanfaatkan menjadi peluang karena Indonesia masih memiliki lahan yang cukup luas dan dukungan sumber daya manusia, khususnya petani yang memproduksi komoditas pangan. Sejumlah negara, tambah Jokowi, telah meminta ekspor beras dari Indonesia dengan kisaran 100 ribu ton per bulan, bahkan hingga 2,5 juta ton sepanjang enam bulan ke depan. Pengamat Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan peningkatan dan penyerapan produksi dalam negeri adalah salah satu cara jitu agar harga barang terjangkau.
