Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan komposisi kabinet baru seusai perombakan harus dapat menyelesaikan masalah riil di masyarakat (16/6). Misalnya, harga minyak goreng harus tuntas kurang dari 30 hari sehingga jelas tolok ukur dan timeline-nya. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan menteri dan wakil menteri baru harus bekerja maksimal. Mereka mesti menjawab tantangan publik yang meragukan perbaikan pemerintahan ketika Presiden melantik ketua umum parpol sebagai menteri.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan perombakan Kabinet Indonesia Maju dengan masuknya PAN secara resmi dalam koalisi pemerintahan akan menambah ketidakseimbangan politik di DPR. Saat ini, koalisi terdiri dari pemilik 82 persen total kursi di parlemen, sedangkan partai nonkoalisi hanya 18 persen kursi. Partai nonkoalisi tentu akan kesulitan ketika terjadi pemungutan suara terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan. Komposisi yang dominan itu sebenarnya tak menjamin soliditas koalisi. Apalagi setiap parpol akan mulai sibuk dengan kepentingan jelang Pemilu 2024. Para menteri, terutama yang juga menjabat sebagai ketua umum parpol, diharapkan bisa menunjukkan komitmennya dalam bekerja untuk masyarakat.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, meski sudah resmi bergabung ke koalisi pemerintahan, pihaknya berkomitmen tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menambahkan bahwa perombakan kabinet sarat semangat menjaga stabilitas politik di tengah berbagai macam krisis. Meski koalisi pemerintahan terdiri atas tujuh parpol parlemen, hal itu tak berarti fungsi kontrol melemah. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan adalah langkah yang baik dalam rangka konsolidasi politik. Persoalan kontrol terhadap pemerintah merupakan tanggung jawab setiap anggota koalisi di parlemen untuk melakukan pengawasan terhadap setiap mitranya.