Menurut peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro, reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi hanya mengakomodasi kepentingan politik elite saja. Sedangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat kurang dipertimbangkan. Siti Zuhro juag menambahkan bahwa reshuffle tidak seiring dengan apa yang dikemukakan Jokowi agar menteri-menteri fokus kerja, tidak kampanye politik sambil kerja, dan tidak impor komoditi yang tersedia di Indonesia.
Sebelum melakukan reshuffle, beberapa lembaga survei menyampaikan hasil riset yang menyatakan tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah persoalan kenaikan harga dan kelangkaan persediaan bahan pangan, terutama minyak goreng. Jokowi juga sempat menegur sejumlah menteri yang kerap membeli barang impor dalam pengadaan ketimbang menggunakan produk-produk dalam negeri. Para menteri yang kena tegur saat itu adalah Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Mentan Syahrul Yasin Limpo, serta Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Namun, tidak ada satupun menteri yang “disentil” itu yang didepak dari kabinet.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (5/4/2022), Jokowi juga menyampaikan kekecewaannya terkait persoalan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Saat itu Jokowi menyampaikan kekesalannya secara tidak langsung kepada Mendag Muhammad Lutfi. Selain itu, kritik secara tidak langsung juga disampaikan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait lonjakan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Jokowi juga pernah memperingatkan supaya para menteri fokus bekerja meski tahapan Pemilihan Umum 2024 semakin dekat. Pernyataan itu dinilai sebagai peringatan Jokowi bagi para menterinya yang turut disibukkan dengan urusan partai dan manuver-manuver politik terkait Pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.
