Emisi gas rumah kaca dari batu bara diproyeksikan meningkat 34,5 persen pada tahun 2030. Diperlukan langkah-langkah transisi yang lebih serius untuk mengejar penggunaan energi bersih. Komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon guna mencegah dampak negatif dari perubahan iklim perlu aksi nyata. Aksi nyata tersebut harus ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan program yang betul-betul berjalan di lapangan.
Peneliti Keuangan Iklim dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Siti Shara, mengatakan aksi nyata dan ambisius diperlukan untuk mengurangi emisi di semua sektor, terutama dengan memensiunkan secara dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara. Eemisi gas rumah kaca paling banyak dihasilkan dari pembakaran batu bara. Pembakaran batu bara, bertanggung jawab atas 46 persen emisi karbon di seluruh dunia. Sedangkan batu bara saat ini, masih menjadi sumber energi utama bagi Indonesia.
Untuk menurunkan emisi GRK, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan bisnis energi terbarukan dan sikap tegas pemerintah untuk meninggalkan sumber energi kotor. Indonesia harus melepas kebergantungan terhadap batu bara dan mengembangkan investasi serta teknologi pada energi terbarukan yang berkelanjutan dan terjangkau. Bank-bank di Indonesia harus mengurangi pendanaan pada sektor tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pengamat energi dari Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya, Yatim Lailun Nikmah, mengatakan berkaca dari ancaman krisis energi yang semakin nyata akibat konflik di Ukraina maka dunia sudah selayaknya lebih serius melakukan transisi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
