Sebuah ide lama yang bertujuan untuk membuat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) agar mengurangi penggunaan hak veto mereka dihidupkan kembali. Hal ini terjadi menyusul terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya hak veto yang dimiliki Rusia memungkinkan negara itu “melumpuhkan” keputusan Dewan Keamanan PBB, yang berniat menjamin perdamaian global sesuai definisi Piagam PBB.
Para diplomat mengatakan proposal yang diajukan Liechtenstein (resolusi Liechtenstein), yang disponsori bersama oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat (AS), harus menjadi subjek pemungutan suara yang akan datang. Adapun ide tersebut tidak didukung satu pun dari empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Rusia, China, Perancis, dan Inggris. Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap, yang tidak memiliki hak veto. Teks proposal mengatur pertemuan 193 anggota Majelis Umum “dalam waktu 10 hari kerja setelah pemberian veto oleh satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengadakan pembahasan tentang situasi pemberian hak veto.”
Sejak veto pertama yang pernah digunakan oleh Uni Soviet pada 1946, Moskwa telah menerapkannya sebanyak 143 kali, melampaui Amerika Serikat (86 kali), Inggris (30 kali), atau China dan Perancis (18 kali masing-masing). Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan adopsi resolusi Liechtenstein akan menjadi langkah signifikan menuju akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab semua anggota tetap Dewan Keamanan. Perancis, yang terakhir menggunakan veto pada 1989, mengusulkan pada 2013 bahwa anggota tetap secara kolektif dan sukarela membatasi penggunaan veto mereka jika terjadi kekejaman massal. Disponsori bersama oleh Meksiko dan didukung oleh 100 negara lainnya, proposal tersebut sejauh ini telah terhenti.
