Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengamankan ketahanan pangan dan energi di tengah meningkatnya harga komoditas global. Presiden dalam sidang kabinet paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia (5/4) menyatakan bahwa semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, sehingga ketahanan pangan dan energi perlu ditingkatkan. Presiden menyampaikan terdapat 3 hal penting yang harus dijaga, yakni: daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan APBN.
Pemerintah, memiliki alokasi 455 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi yang akan difokuskan ke program padat karya atau program-program yang akan menciptakan lapangan kerja terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian lain. Presiden juga meminta untuk mulai ditingkatkan koordinasi di bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk tanaman yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia. Misalnya untuk komoditas pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai yang dapat panen tidak lebih dari tiga bulan maka harus ada kebijakan yang dapat dibuat dengan cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui harga-harga komoditas baik pangan maupun energi sudah merangkak naik karena konflik Rusia dan Ukraina. Presiden juga meminta perhatian terhadap kenaikan harga pupuk, baik yang subsidi dan nonsubsidi. Hal ini akan berdampak pada pembatasan komoditas. Yang menjadi prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi itu kunci. Penekanan Presiden seharusnya tidak saja diarahkan ke ketahanan yang bersifat pasif kuratif, tetapi juga kedaulatan yang sifatnya aktif antisipatif. Sementara Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, mengatakan saat krisis, kinerja pertanian terbukti mampu bertahan dan tumbuh serta menjadi penyelamat perekonomian. Pemerintah harus sadar bahwa pertanian menjadi sokoguru ekonomi nasional. Agricultural bukan sekadar agribusiness belaka, namun suatu aktivitas budaya bertani yang efek berantainya menompang ekonomi desa dan kota.
