Pemerintah terus mendorong pergantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pergantian itu karena tenaga diesel semakin tidak efisien seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program dedieselisasi hemat 67 ribu kiloliter BBM dan mengurangi emisi 0,3 juta metrik ton CO2. Direktur Megaproyek PLN, Wiluyo Kusdwiharto, mengatakan PLN pada tahun 2020 lalu menghabiskan 2,7 juta kiloliter bahan bakar atau 16 triliun rupiah untuk mengoperasikan 5.200 unit PLTD yang tersebar di 2.130 lokasi. PLN akan mengurangi PLTD secara bertahap untuk mengurangi konsumsi BBM dan meningkatkan target bauran energi baru terbarukan di Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan program dedieselisasi merupakan sebuah lompatan besar untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060. Program ini menjadi langkah awal mereduksi emisi dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT). Menurut Arifin, keberagaman dan kekayakan sumber EBT di Indonesia harus dioptimalkan sejalan dengan kemampuan adopsi akan teknologi dan inovasi dalam menciptakan keekonomian. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah, bagaimana teknologi tersebut bisa menciptakan industrialisasi EBT.
Pada program dedieselisasi, pemerintah akan menargetkan 5.200 unit pembangkit listrik diesel di 2.130 lokasi berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) dialihkan menjadi tiga skema. Pertama, konversi PLTD menjadi PLT EBT berkapasitas 500 megawatt (MW), lalu konversi ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW. Terakhir, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Sementara itu, sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih digunakan sebagai sistem black-start saat terjadi pemadaman. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebutkan di tengah kenaikan harga minyak dunia, transisi energi dari energi berbasis impor ke energi domestik menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk menghemat devisa negara.
