Sebanyak 180 ribu orang diperkirakan menjadi penduduk awal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jumlah itu terdiri atas 60 ribu aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta sisanya anggota keluarga yang ikut pindah. Mereka ditargetkan mulai menghuni IKN Nusantara pada 2024. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan, dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan, infrastruktur, seperti hunian bagi penduduk awal dan berbagai fasilitasnya, harus sudah selesai terbangun. Pembangunan hunian itu rencananya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Awal tahun ini, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengusulkan dana Rp 46 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk pembangunan di kawasan inti IKN. Untuk memenuhi permintaan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan bakal membuka semua peluang pendanaan. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini, menyebutkan ada beragam koridor pendanaan pembangunan IKN yang bisa dimanfaatkan.
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Didik mengakui kemampuan yang ada terbatas. Namun IKN telah dijadikan program prioritas nasional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Didik menyatakan kerja sama dengan badan usaha bakal dilakukan dengan beragam skema. Salah satunya lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membangun fasilitas publik. Opsi pembiayaan lainnya berasal dari pemanfaatan barang milik negara maupun aset dalam penguasaan. Ketika hijrah ke Kalimantan Timur dimulai, sebagian kantor pemerintah di Jakarta bakal dikosongkan. Bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan lewat sewa. Untuk pengembangan IKN pada fase-fase berikutnya, Otorita Ibu Kota Negara dapat mengandalkan pendapatan sendiri. Menurut Didik, penyelenggara Nusantara dapat menarik retribusi serta pungutan pajak.
Bambang Susantono memastikan anggaran untuk pembangunan awal sudah tersedia. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebelum program IKN ditetapkan, sudah memiliki anggaran Rp 100 triliun untuk pembangunan. Untuk melengkapi infrastruktur dasar yang bakal dibangun pemerintah, Bambang menyatakan Otorita akan mengandalkan investor pihak swasta. Dia berencana bertemu dengan para pengusaha untuk mengetahui minat mereka terhadap proyek ini sekaligus menjajakan peluang-peluang dari investasi di IKN. Masyarakat juga bisa membantu dengan skema urun dana.
