Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono buka-bukaan soal dana pembangunan ibu kota baru. Ia mengatakan pada dua tahun pertama pembangunan, proyek akan mengandalkan dana pemerintah alias APBN. Artinya, bila Kementerian PUPR beberapa waktu lalu menyatakan pembangunan fisik ibu kota baru harus dimulai semester 2 2022, APBN akan menjadi andalan ibu kota baru sampai 2024. Penggunaan dana dilakukan demi memancing kepercayaan dari investor untuk masuk ke proyek tersebut.
Terkait besarannya, Bambang mengatakan pihaknya masih akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Apalagi, akan ada rencana pembentukan peraturan terkait pendanaan IKN. Menurutnya dengan menggunakan dana APBN ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius untuk membangun IKN.
Bersamaan dengan itu, tambah Bambang, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan investor untuk membangun fasilitas penunjang di luar wilayah utama 6.600 hektar. Sebagai informasi, proyek IKN diperkirakan menelan dana Rp466 triliun. Dari besaran angka itu, Bambang mengatakan 19,4 persen diambil dari APBN, 54,2 persen KPBU, 26,4 persen dari swasta.
