Kabar reshuffle dan masuknya PAN di jajaran kabinet menuai sejumlah respons dari partai politik koalisi Jokowi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmadmengaku menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada presiden. Demikian pula dengan Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, juga mengaku tak tahu menahu soal isu perombakan kabinet. Reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden yang tak bisa diganggu gugat.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro berpandangan, PAN punya harapan besar untuk segera mendapat kursi di kabinet. Namun demikian, karena PAN tak ikut “berkeringat” bersama koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019, besar kemungkinan partai politik yang sejak awal mendukung pemerintah tidak rela jika harus membagi jatah kursi menterinya ke PAN. Jika mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN, maka akan rentan menganggu soliditas internal koalisi dan sangat berpotensi memunculkan goncangan-goncangan politik di kabinet di kemudian hari. Oleh karenanya, jika reshuffle benar terjadi, Bawono memprediksi, menteri berlatar nonpartai politik lebih mungkin untuk dikorbankan Jokowi.
Sementara, berkaca dari pengalaman sejak kabinet Gus Dur hingga Jokowi periode pertama, kader yang dikirim oleh PAN untuk duduk di kursi biasanya tidak jauh dari ketua umum, wakil ketua umum, atau sekretaris jenderal. Namun, bukan tidak mungkin PAN mengirim mantan ketua umumnya, Soetrisno Bachir, jika pos kementerian yang akan diberikan dari bidang ekonomi. Apalagi, Soetrisno Bachir sempat diusulkan masuk ke kabinet oleh Zulkifli Hasan.
