Kebijakan Otsus Papua yang telah ditetapkan dan dianggarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memacu percepatan kesejahteraan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP). Diharapkan kebijakan tersebut dapat berjalan baik terutama bagi pembangunan dan kesejahteraan OAP.
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay berharap UU Otonomi Khusus Papua bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa asli Papua pada bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan daerah tanah Papua. Pemerhati Papua, Imron Coton menyebut sesungguhnya pemerintah punya perhatian tersendiri terhadap OAP. Sejumlah bukti yang mendukung hal itu yakni dengan mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan dan kesempatan kerja OAP. Pemerintah juga berencana memekarkan tiga atau empat daerah otonomi khusus baru (DOB) di Papua.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto berpandangan dalam membangun Papua sepatutnya mengutamakan pendekatan humanis melalui sosial budaya, apalagi keragaman etnis dan budaya masing-masing daerah di Papua memiliki kebutuhan yang juga berbeda. Mahasiswa Polimedia asli Teluk Bentuni, Papua Barat Malkin Kosepa menyatakan mahasiswa asli Papua menginginkan kursi dan meja untuk duduk diskusi bersama terkait pembangunan SDM dan daerah di Papua. Sedangkan mahasiswa antropologi, pimpinan MPM Universitas Cendrawasih 2008-2010, Mega Keliduan menyatakan dunia seni OAP sedang hits dan maju, sehingga memerlukan ruang diantaranya sanggar seni baik di dunia musik dan film.