Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu, I Gede Ngurah Swajaya, pada Selasa (15/2/2022), menyatakan, Indonesia masih mempelajari dokumen kebijakan baru Indo-Pasifik yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Indonesia ingin memastikan dokumen terbaru itu selaras dengan Proyeksi ASEAN tentang Indo-Pasifik atau ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Kemlu menilai, inti dokumen tersebut mencerminkan adaptasi sikap AS pada aspirasi kawasan, membahas soal keamanan dan kebebasan berlayar, kesejahteraan bersama, keterhubungan antarwilayah, perubahan iklim, dan penanggulangan pandemi.
Dibandingkan dengan dokumen versi era Donald Trump, dokumen Biden lebih menekankan kemitraan, persekutuan, ekonomi, dan teknologi. Disayangkan, dokumen versi Biden menyinggung lebih sedikit tentang Indonesia, lebih meningkatkan perhatian pada China, Korea Selatan, dan Taiwan. Pandangan AS soal ASEAN dan APEC relatif tidak banyak berubah.
Beberapa pengamat mengatakan pemerintahan Biden tidak punya kebijakan jelas pada Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik, serta para pemimpin di Pasifik merasa AS hadir hanya karena China sudah lebih dulu hadir. Tantangan lain adalah AS dianggap berusaha mengintervensi negara lain lewat isu perdagangan. Hal ini dipandang tidak menarik untuk sebagian negara di kawasan.
