Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan sejak awal menolak pemekaran wilayah di Papua karena dinilai tidak berhasil meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, setelah pemekaran, perlawanan justru semakin meningkat. Pigai menilai persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara kasuistik dengan menangani kekerasan satu per satu, tetapi memerlukan keputusan dan upaya bersama dari pemerintah, pimpinan negara, serta lembaga terkait.
Pigai mendorong terciptanya perdamaian jangka panjang di Papua melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia menyebut dialog sebagai salah satu pilihan untuk menciptakan kondisi yang aman, adil, dan damai apabila pemerintah tidak menemukan pendekatan lain yang efektif. Pernyataan tersebut disampaikan merespons maraknya warga sipil yang menjadi korban penembakan dalam konflik di Papua.
Selain konflik bersenjata antara OPM dan TNI-Polri, Pigai mengkhawatirkan munculnya pola kekerasan yang berkaitan dengan identitas ras, etnik, suku, dan agama, termasuk serangan terhadap warga pendatang. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi pola konflik antarkelompok yang semakin mengakar dan memperdalam perpecahan di Papua.