Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 menuai kritik karena pengelompokan berdasarkan desil dinilai belum cukup menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara utuh. Pakar Ekonomi UMSURA, Fatkur Huda, menegaskan bahwa desil hanya menunjukkan posisi relatif seseorang dalam populasi, bukan ukuran pasti pendapatan atau kekayaan. Karena itu, seseorang yang masuk desil tinggi belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama, terutama jika kondisi keuangannya terbebani utang.
Fatkur menyoroti pentingnya membedakan utang produktif dengan utang konsumtif. Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurutnya, tidak dapat dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan, melainkan hanya tambahan likuiditas sementara. Dalam menentukan penerima subsidi BBM, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan variabel lain, seperti pendapatan riil, beban utang, kepemilikan aset, jenis dan penggunaan kendaraan, serta tingkat konsumsi BBM.
Ia juga mengingatkan risiko exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya masih layak menerima subsidi justru tersisih akibat kesalahan klasifikasi data. Karena itu, pemerintah perlu memastikan validitas DTSEN, menyediakan mekanisme koreksi data, dan melakukan uji dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fatkur menilai desil sebaiknya digunakan sebagai salah satu instrumen penargetan, bukan satu-satunya tolok ukur dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh subsidi Pertalite.