Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil mulai bekerja dengan menggelar rapat perdana di Jakarta. Aktivis dan akademisi yang ditunjuk sebagai “menteri tandingan” memaparkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang lingkungan, fiskal, dan pangan. Mereka menyoroti praktik ekstraktivisme, pemborosan anggaran melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta monopoli dalam pengelolaan koperasi baru. Tujuan utama gerakan ini adalah mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan tata kelola yang berkelanjutan.
Selain kritik, Kabinet Bayangan juga merencanakan aksi nyata berupa dialog publik di kampus-kampus, debat terbuka, hingga penyusunan rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam tiga bulan ke depan. Mereka berkomitmen untuk menggalang dana publik guna membangun fasilitas yang belum digarap pemerintah, sekaligus mengisi ruang-ruang kebijakan dengan perspektif alternatif. Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar retorika, melainkan upaya sistematis untuk menjadi pesaing positif bagi pemerintah.
Pemerintah melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan menghormati partisipasi masyarakat dalam bentuk kritik maupun pembentukan Kabinet Bayangan, selama berbasis data dan berorientasi pada solusi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menambahkan bahwa meski istilah “kabinet bayangan” tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan RI, masukan dari masyarakat sipil tetap penting. Pemerintah berharap kritik yang disampaikan bersifat obyektif dan proporsional, tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi juga mengapresiasi langkah positif yang sudah dilakukan.