Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi penyelenggara pesta demokrasi. Sistem pengawasan pemilu dituntut untuk lebih adaptif agar integritas pemilu tetap terjaga.
Dalam diskusi dari pada Selasa 21 Juli 2026, Bagja menyampaikan bahwa pada Pilkada 2024 akun anonim ditemukan mendominasi penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Hal ini berpotensi semakin masih pada Pemilu 2029. AI memang mempermudah produksi dan distribusi informasi, namun juga membuka peluang terjadinya manipulasi digital yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Bagja menambahkan, saat ini, kerangka hukum pemilu belum mengatur secara eksplisit pemanfaatan AI dalam kampanye.
Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan banyak disinformasi terkait isu politik pada 2024. Dari 1.554 narasi disinformasi dan misinformasi yang dibongkar, 305 di antaranya merupakan isu politik. Disinformasi dan misinformasi terkait Pilpres 2024 mendominasi dengan jumlah 142 narasi. Konten itu beredar dalam tiga fase yakni sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah pilpres.
Berdasarkan penemuan yang dilakukan sebelum Pilpres 2024 pada Februari, kebanyakan informasi keliru menyasar para calon presiden (capres) maupun wakil presiden (cawapres).Di hari pelaksanaan Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024, informasi keliru juga masih bermunculan meski tidak terlalu masif. Total ada lima artikel cek fakta yang diterbitkan Kompas.com pada 14 Februari untuk meluruskan informasi keliru soal Pilpres. Salah satunya yakni foto yang secara keliru diklaim menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Kemudian, setelah pemungutan suara, hoaks soal pelaksanaan Pilpres muncul di media sosial. Seperti hasil hitung cepat yang diklaim telah disiapkan sebelum pemungutan suara, serta informasi keliru yang menyebut salah calon melakukan demonstrasi menolak hasil Pilpres.