Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR), ditujukan untuk memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat. Berbeda dengan MBG dan KDMP yang banyak menuai kritik, Sekolah Rakyat relatif minim sorotan negatif karena masih dijalankan dalam skala terbatas, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta menawarkan layanan pendidikan berasrama secara gratis lengkap dengan makan bergizi, seragam, dan perangkat belajar. Program ini juga dinilai memiliki legitimasi sosial yang kuat karena bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Meski demikian, Sekolah Rakyat bukan tanpa catatan. Sejumlah kalangan, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menilai model sekolah khusus bagi anak miskin berpotensi menciptakan segregasi sosial dan stigma terhadap peserta didik. Selain itu, pengelolaan sekolah di bawah Kementerian Sosial dinilai berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kemendikdasmen, sementara sebagian pihak berpendapat anggaran besar program tersebut seharusnya juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas sekolah negeri dan meningkatkan kesejahteraan guru.
Untuk memperkuat dampaknya, pemerintah didorong melakukan sejumlah penyempurnaan, antara lain mengubah konsep Sekolah Rakyat menjadi asrama pendukung agar siswa tetap belajar di sekolah umum yang inklusif, mengintegrasikan tata kelola antara Kemensos dan Kemendikdasmen, serta memperluas bantuan pendidikan berupa biaya hidup, transportasi, seragam, dan perangkat belajar bagi anak-anak yang putus sekolah. Dengan pendekatan tersebut, tujuan memutus kemiskinan melalui pendidikan dapat dicapai tanpa menciptakan sekat sosial baru.