Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai bahwa peran masyarakat, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta gereja dalam membangun pendidikan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan tidak boleh diabaikan. Menurutnya, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) lahir dari inisiatif masyarakat tanpa bergantung pada anggaran negara. Namun, ia menilai kebijakan pendidikan tinggi saat ini justru menciptakan ekosistem yang tidak adil dan perlahan melemahkan keberlangsungan PTS.
Ia mengkritik kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang dinilai tidak terkendali. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah PTN menerima puluhan ribu mahasiswa baru setiap tahun, sehingga jumlah mahasiswa meningkat secara signifikan dari sekitar 2,9 juta pada 2022 menjadi 4,5 juta pada 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak PTS kehilangan mahasiswa, sementara PTN tetap memperoleh dukungan anggaran negara yang jauh lebih besar dibandingkan PTS yang harus bertahan dengan dana terbatas dari pendiri dan masyarakat.
Prof. Didik juga menyoroti perluasan kampus PTN di kota-kota besar yang dinilai tidak mendukung penguatan riset maupun peningkatan daya saing global. Ia meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang menciptakan persaingan tidak seimbang antara PTN dan PTS. Menurutnya, jika PTN tetap diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, maka negara harus memastikan distribusi sumber daya, seperti anggaran, dana riset, beasiswa, laboratorium, dan dukungan bagi dosen, dilakukan secara adil agar tidak terjadi diskriminasi terhadap PTS.